Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto meminta publik tidak berburuk sangka atas dugaan suap perizinan di kawasan hutan di balik bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kita jangan suuzan,” kata Titiek saat ditemui usai agenda ‘Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Pencurian Uang Negara’ dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12).
Titiek menuturkan proses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan masih berproses di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, Ia berharap publik tidak buru-buru mengambil keputusan terkait Dalang bencana di tiga provinsi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materiil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” ucap Ia.
“Sangat dianjurkan dievaluasi total,” tambahnya saat disinggung perihal perizinan pembukaan lahan di kawasan hutan.
Bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memakan banyak korban jiwa Sampai saat ini banyak fasilitas rusak parah. Pemerintah RI belum menetapkan status bencana nasional.
Pemimpin Negara Prabowo Subianto bersama anak buahnya Pernah menggelar rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.
Sebanyaknya keputusan diambil dalam rapat dimaksud. Termasuk mengenai akses bantuan Sampai saat ini pembahasan hunian sementara untuk korban terdampak.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut ada kontribusi besar dari aktivitas pembukaan lahan baik untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan Sekaligus kebun sawit di balik Bencana Banjir besar di Sumatra.
Pasalnya, kegiatan itu memicu tekanan turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami Berniat terus Memperjelas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumut,” ungkap Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada Jumat (5/12).
(ryn/gil)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
