Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membahas mengenai moratorium penerbitan izin pembangunan perumahan Jabar, pada Kamis (22/1) sore.
KDM sapaan akrab Dedi Mulyani, pada Desember lalu memang memutuskan untuk Memperjelas kebijakan penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin perumahan. Awalnya moratorium itu hanya berlaku di kawasan Bandung Raya dan Pada Saat ini Bahkan resmi diberlakukan di seluruh wilayah Jabar.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jabar yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Hari ini kami berdiskusi bersama Gubernur Jabar dan para pengembang perumahan untuk menyelaraskan kebijakan perizinan, pembiayaan, dan tata ruang perumahan di Jabar,” ujar Maruarar atau Ara dalam unggahan instagram pribadinya yang dikutip Jumat (23/1).
Ara menyampaikan apresiasi komitmen KDM dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memastikan kebutuhan hunian masyarakat tetap terpenuhi. Salah satunya melalui kebijakan moratorium tersebut.
Kendati, Ara Menyajikan sinyal kemungkinan moratorium izin pembangunan perumahan di Jabar Berniat segera dicabut dengan beberapa pertimbangan.
“Gubernur Jabar menegaskan bahwa selama Tempat tidak berada di kawasan rawan bencana, proses perizinan perumahan dapat dilakukan sesuai Syarat yang berlaku,” kata Ara.
Menurutnya, Pada Saat ini Bahkan Pemprov Jabar tengah melakukan kajian bersama perguruan tinggi guna memetakan secara spasial potensi kerawanan bencana dan potensi kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten/Kota di Jabar.
“Hasil kajian Berniat mulai disampaikan secara bertahap mulai Februari 2026 melalui Surat Edaran Gubernur,” imbuh Ara.
Ara memastikan sinergi pemerintah pusat dan daerah Berniat semakin diperkuat karena menjadi kunci Supaya bisa pembangunan perumahan berjalan Unggul, tertib, berkelanjutan.
“Dan Sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
(ldy/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
