Jakarta, CNN Indonesia —
Toyota Astra Kendaraan Bermotor Roda Dua (TAM) Berencana mengembalikan selisih uang konsumen yang memesan Kendaraan Pribadi pada Januari 2025, sebelum pemerintah mengumumkan insentif Kendaraan Pribadi hybrid.
“Customer yang Pernah terjadi membeli per bulan Januari, kita Berencana Menyajikan refund (pengembalian dana) ke customer, karena saat itu aturan belum keluar,” kata Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy di Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut ia menjelaskan besaran nominal uang yang dikembalikan ke konsumen bergantung pada hitungan insentif yang diberikan pemerintah, yaitu 3 persen per Kendaraan Pribadi.
Ia menjelaskan Kendaraan Pribadi hybrid yang didiskon misalnya Yaris Cross dan Innova Zenix tipe G diturunkan Rp10 juta. Sedangkan Innova Zenix tipe Q berkisar Rp13 jutaan.
“Kita dari dulu potong di harga, jadi clear harganya langsung dipotong. Bukan di tengah jalan ada potongan atau perubahan,” kata Ia.
Dengan adanya insentif 3 persen untuk Kendaraan Pribadi hybrid dari pemerintah, Anton menyebut penjualan Kendaraan Pribadi separuh listrik Toyota menunjukkan pergerakan positif, Sekalipun ia tak mengungkapkan berapa rinciannya.
Insentif untuk Kendaraan Pribadi hybrid dari pemerintah ini berupa Retribusi Negara Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen, yang diberlakukan tahun ini.
Syarat Kendaraan Pribadi hybrid mendapatkan insentif ini Dianjurkan dirakit di dalam negeri dan punya TKDN yang sesuai dalam aturan pemerintah.
“PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menjelaskan insentif PPnBM DTP untuk Kendaraan Pribadi hybrid Berencana berlangsung selama satu tahun. Setelah satu tahun diterapkan, insentif tersebut nanti Berencana dikaji kembali.
“Ya, satu tahun (2025),” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (17/12).
(fea/can)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
