Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Bapenda mengumumkan bahwa pembayaran Retribusi Negara Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diangsur sesuai Syarat pada bab IV pasal 14 dan 15 Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.
Adapun pembayaran Retribusi Negara yang dapat diangsur Merupakan PBB-P2 yang Harus dibayar pada tahun Retribusi Negara 2024 dan tunggakan PBB-P2 dari tahun Retribusi Negara 2013 Sampai sekarang tahun Retribusi Negara 2023.
Untuk mendapatkan angsuran itu, Harus Retribusi Negara diharuskan mengajukan permohonan melalui website pajakonline.jakarta.go.id, paling lambat pada 31 Juli 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini menjelaskan bahwa Harus Retribusi Negara dapat mengajukan permohonan pembayaran pokok secara angsuran,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny.
Syarat dan Syarat Pengajuan Angsuran
Ada Sebanyaknya Syarat yang Harus dipenuhi Harus Retribusi Negara Supaya bisa mendapatkan kesempatan mengangsur PBB-P2 seperti berikut ini:
Harus Retribusi Negara tidak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pokok atas SPPT yang dimohonkan pembayaran pokok secara angsuran.
PBB-P2 yang Harus dibayar paling sedikit sebesar Rp100 juta.
Pembayaran dapat diberikan paling banyak 10 kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2024.
Apalagi, Danny mengingatkan bahwa permohonan pembayaran pokok secara angsuran dapat diajukan tanpa adanya syarat bebas tunggakan Retribusi Negara daerah.
Proses Persetujuan Permohonan
Dalam proses persetujuan permohonan untuk mengangsur pembayaran PBB-P2, ada Syarat yang Harus dipenuhi seperti pada pasal 15 yang mengatur proses tindak lanjut dari pemohon, seperti berikut:
Penerbitan Keputusan: Permohonan pembayaran pokok secara angsuran yang memenuhi syarat dan Syarat Nanti akan ditindaklanjuti dengan penerbitkan keputusan pembayaran pokok secara angsuran.
Keputusan Elektronik: Keputusan Nanti akan diberikan secara elektronik dan dapat diunduh, serta dicetak secara mandiri oleh Harus Retribusi Negara.
Penolakan Permohonan: Bila permohonan pembayaran pokok secara angsuran tidak memenuhi Syarat, maka permohonan Nanti akan ditolak dengan tindak lanjut berupa pemberitahuan melalui notifikasi secara elektronik yang berisi alasan penolakan.
Lebih jauh, Morris Danny mengingatkan bahwa pembayaran pokok PBB-2 Nanti akan sangat bermanfaat bagi para Harus Retribusi Negara.
“Manfaat angsuran pembayaran pokok PBB sangat signifikan bagi Harus Retribusi Negara. Pertama, hal ini memudahkan Harus Retribusi Negara dalam melunasi kewajiban PBB dengan lebih teratur dan terencana,” katanya.
Apalagi, angsuran ini Bahkan bermanfaat bagi Harus Retribusi Negara untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran, serta dapat meringankan finansial, khususnya bagi warga yang memiliki jumlah PBB-P2 besar.
Dengan sistem angsuran pembayaran yang dapat dibayarkan secara bertahap Sampai sekarang 10 kali, Bapenda berharap kelonggaran ini memudahkan masyarakat Harus Retribusi Negara membayar PBB-P2.
(rea/rir)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
