Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara usai Israel bergabung Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Kepala Negara Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza, Palestina.
Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl menegaskan keanggotaan Indonesia di BoP bukan berarti membuka hubungan dengan negara manapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” kata Nabyl dalam pernyataan tertulis saat ditanya respons Kemlu bahwa Israel gabung BoP.
Hal itu diutarakan Nabyl menyusul kritikan publik terkait keputusan Indonesia bergabung dengan BoP yang dinilai berpihak terhadap agenda AS dan sekutunya Israel soal Palestina. Terlebih, selama ini Indonesia merupakan salah satu negara yang vokal membela kemerdekaan Palestina.
Indonesia Bahkan Sampai Sekarang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, terlepas Sebanyaknya laporan tak terkonfirmasi menyebutkan Jakarta dan Tel Aviv tengah mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik.
Sekalipun, Kementerian Luar Negeri RI selama ini membantah hal tersebut.
Lebih lanjut, Nabyl menerangkan keikutsertaan Indonesia di organisasi bentukan Trump Mengikuti mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina. Ini sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Resolusi 2803 yang disahkan DK PBB pada November tahun lalu mengizinkan Amerika Serikat membentuk Board of Peace.
BoP Berniat memainkan penting untuk mewujudkan Skor-Skor yang diusulkan Trump mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza. Dewan ini Bahkan siap mengawasi pemerintahan sementara dan memastikan akuntabilitas saat Gaza di masa transisi.
Di kesempatan ini, Nabyl Bahkan menjelaskan keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut.
Di BoP maupun di semua forum yang ada, lanjut Ia, Indonesia sejak awal menuntut penghentian Kekejaman terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, Sampai saat ini realisasi Solusi Dua Negara.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses Ke arah perdamaian,” ujar Ia.
Di BoP nanti, Nabyl mengatakan Indonesia Berniat memanfaatkan keanggotaan untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina, memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina, menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, Sampai saat ini mendorong terwujudnya solusi dua negara.
Pernyataan Kemlu muncul usai Israel resmi bergabung dengan BoP pada Rabu (11/2).
Peresmian itu berlangsung saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dalam foto yang beredar Netanyahu tampak rampung menggelar pertemuan dengan Rubio. Mereka Bahkan terlihat memegang dokumen yang Sebelumnya ditandatangani.
Netanyahu mengatakan bahwa ia Pernah “menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.”
Keanggotaan Israel di BoP menuai sorotan mengingat mereka Merupakan pihak yang meluncurkan agresi di Gaza.
Terlebih lagi, Netanyahu Bahkan getol menolak pendirian negara Palestina.
(isa/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
