Menhub Setuju Perundang-Undangan Ojol, Asosiasi Driver Minta Diundang Diskusi

Jakarta, CNN Indonesia —

Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang perwakilan ojol untuk diskusi menyoal legalitas para pekerja.

“Kami menunggu adakah undangan dari kementerian kepada kami untuk menindaklanjuti seperti apa yang Nanti akan dilakukan Kemenhub atau perintah terhadap tuntutan mitra ojol,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).

Igun menjelaskan komentar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengamini ojol memiliki landasan Undang-Undang masih berbentuk pernyataan politis dan belum ada tindak lanjut dari pernyataan itu.

Sebelumnya Budi Karya Menyajikan dukungan untuk pembuatan Undang-Undang bagi legalitas ojol.

“Itu satu usulan yang baik Supaya bisa landasan Perundang-Undangan itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami Bahkan Kenyataannya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” kata Budi di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (29/8).

Selain belum ada tindak lanjut soal pembuatan Undang-Undang yang merupakan salah satu dari enam Skor yang dituntut Aksi Keluhan Masyarakat ojol, Igun Bahkan bilang sejauh ini belum ada perubahan tarif dan pendapatan usai ratusan ojol menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat (Patung kuda) pada Kamis (29/8).

“Kayaknya belum ada (perubahan tarif dan pendapatan) hari ini jadi hanya sebatas pernyataan Menhub kemarin itu saja,” tuturnya.

Aki unjuk rasa di Jakarta kemarin yang melibatkan sekitar 500 Sampai sekarang 1.000 ojol setidaknya punya enam Skor tuntutan ke pemerintah.

Pertama, soal revisi dan penambahan pasal pada Peraturan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, ojol meminta Kominfo Dianjurkan mengevaluasi dan memonitor segala bentuk kegiatan Usaha dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap pengemudi ojol dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, ojol ingin program layanan tarif Ekonomis untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator dihapus sebab dinilai tidak manusiawi dan Menyajikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada penndapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

(can/fea)