Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan aturan soal bantuan Bantuan Pemerintah upah (BSU) lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Pemerintah Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Pasal 3 ayat 2 beleid itu mengatakan BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi tiga syarat.
Pertama, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025. Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian BSU dikecualikan untuk ASN (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
“Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Pemerintah Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang tidak Saat ini Bahkan Bahkan sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Pemerintah Gaji/Upah yang disalurkan,” bunyi pasal 5 beleid yang diteken Yassierli pada 2 Juni lalu.
Kemudian pasal 6 mengatur bahwa BSU Berencana diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang mewujudkan sekaligus. Artinya pekerja Berencana mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu.
Sebelumnya, Kepala Negara Prabowo Subianto hanya Berencana Menyediakan BSU berjumlah Rp300 ribu untuk dua bulan. Meskipun demikian demikian, bantuan itu kemudian ditambah menjadi dua kali lipat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BSU Berencana disalurkan pada Juni dan Juli 2025.
“Nanti Kemnaker yang Berencana mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyai pada jumpa pers di Kantor Kepala Negara, Jakarta, Senin (2/6).
Ia menerangkan BSU itu diberikan untuk pekerja dan guru honorer. Penerima bantuan terdiri dari 17,3 juta orang pegawai dan 565 ribu orang guru honorer.
Ia mengungkap alasan Prabowo menambah jumlah BSU karena terkait pembatalan Sale Biaya Listrik yang sebelumnya Pernah diumumkan.
“Sale listrik penganggaran lebih lambat kalau Juni-Juli, tidak bisa dijalankan sehingga diganti bantuan Bantuan Pemerintah upah,” ucapnya.
(fby/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
