Membaca Arah Politik PDIP Usai Hasto Divonis 3,5 Tahun


Jakarta, CNN Indonesia

DPP PDI Perjuangan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dihadiri ribuan kadernya pada akhir Juli ini di Bali.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang membuka Bimtek menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk kader PDIP se-Indonesia, terutama yang duduk di kursi dewan, untuk menyatukan visi dan misi untuk menjalankan soliditas partai.

“Kemudian, bagaimana bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang Sebelumnya Akan segera mulai turun. Supaya bisa diawasi, sehingga memang sebesar besarnya Merupakan untuk soliditas Indonesia,” kata Puan.

“Bagaimana soliditas partai di internal tetap terjaga dan mengawasi anggaran dan program pemerintah,” imbuhnya.





Sebagai informasi, Bimtek di Bali ini digelar tidak lama usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun dalam kasus suap terkait kasus Mantan caleg PDIP Harun Masiku. Diketahui, PDIP  dalam beberapa kesempatan Setiap Saat menyebut kasus Hasto sebagai politisasi hukum.

Menyikapi apa yang terjadi, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an berpendapat forum Bimtek ini Akan segera digunakan PDI Perjuangan sebagai konsolidasi menjelang kongres.

Ali menilai usai Hasto divonis, ada kemungkinan arah politik PDI Perjuangan ke depan Akan segera berubah.

Selama ini, menurut Ia, ada dua faksi di partai itu. Faksi yang ingin tetap di luar pemerintah dan faksi yang ingin bergabung dengan pemerintah.

“Faksi Hasto yang cenderung oposan, cenderung jadi oposisi pemerintah. Nah faksi Mbak Puan yang cenderung ingin merapat kepada pemerintah. Nah, dua-duanya punya argumentasi,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (30/7).

Menurut Ali, arah politik PDI Perjuangan ke depan sangat bergantung dengan posisi sekretaris jenderal pascavonis Hasto.

Bila Hasto tetap dipertahankan atau penggantinya tetap dari faksinya, Ali menilai PDIP tidak Akan segera masuk kekuasaan dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, arah PDIP Akan segera berbeda Manakala sosok yang dipilih jadi sekjen nantinya berasal dari faksi Puan.

“Tetapi kalau nanti sekjennya Merupakan orangnya faksinya Puan, ada kemungkinan dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu dekat itu PDIP Akan segera merapat ke pemerintah,” katanya.

“Sehingga kita Akan segera lihat bagaimana posisi Sekjen Akan segera diisi oleh faksi siapa. Di situ nanti arah bandul politik PDIP Akan segera ditentukan oleh siapa yang memegang tampuk Sekjen,” imbuh Ali.

Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) memperingati 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Halaman Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). (CNNIndonesia/ Sakti Darma Abhiyoso)

Dimintai pendapat secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ke depannya PDIP  Akan segera terus berupaya memantapkan soliditas politik.

“Karena bagi PDI Perjuangan, apa yang terjadi pada Hasto bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik untuk menarget PDIP melalui Hasto. Itu narasi politik yang selama ini ditangkap publik,” kata Adi.

Adi menilai ada kecenderungan PDI Perjuangan ke depan Akan segera berada di luar kekuasaan meski dalam banyak hal, PDI Perjuangan dengan pemerintah baik-baik saja.

“Tapi secara gestur politik, PDIP lebih kelihatan ingin jadi oposisi dibanding berkoalisi masuk bagian pemerintah,” ujar Adi.

Dianjurkan tentukan sikap, memori 2014

Ali berpendapat PDI Perjuangan ke depan Dianjurkan mengambil sikap politik yang jelas.

Menurutnya, dalam konteks elektoral, PDI Perjuangan tidak Akan segera mendapat insentif elektoral Bila bersikap tidak jelas.

Ali mencontohkan pada Pemungutan Suara Rakyat 2014. PDI Perjuangan yang selama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi oposisi, berhasil menang Pemungutan Suara Rakyat.

“Kenapa kemudian di 2014, PDIP itu mendapatkan suara yang signifikan yang menjadi pemenang Pemungutan Suara Rakyat. Itu karena posisi jelas sebagai oposisi saat itu di zaman Pemerintahan SBY [Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono/SBY]  10 tahun,” kata Ali.

“Nah kenapa kemudian PDIP itu 2019 itu menjadi pemenang Pemungutan Suara Rakyat? karena jelas posisinya punya kader sebagai kandidat Kepala Negara dan propemerintah,” imbuh Ia.

Menurutnya, PDI Perjuangan masih bisa Terunggul tipis di Pemungutan Suara Rakyat 2024 karena posisi masih diuntungkan berada di barisan pemerintah dan secara logistik kuat.

“Tetapi kalau misalnya hari ini PDIP tidak jelas sikapnya, PDIP bisa disalip oleh partai lain khususnya Gerindra yang menargetkan 30 persen,” kata Ali.

(yoa/kid)


Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA