Jakarta, CNN Indonesia —
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menyelidiki Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP atau safeguard measures) terhadap Perdagangan Masuk Negeri expandable polystyrene (EPS) alias gabus styrofoam dari Taiwan, China, dan Vietnam.
Penyelidikan itu dilakukan karena Perdagangan Masuk Negeri disinyalir merugikan pengusaha lokal. Adapun gabus styrofoam yang diselidiki memiliki kode HS 8 digit 3903.11.10 Merujuk pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
KPPI menginisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024. Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menemukan fakta dan bukti awal terkait kerugian serius yang dialami pemohon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hal tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021-2023.
“Hal-hal ini, antara lain, penurunan pada produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal,” ungkap Franciska melalui keterangan resmi, Senin (22/7).
Ia mengatakan PT KPI Sudah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural Sampai saat ini Pada Di waktu ini yang Sudah mencapai 27,74 persen. Realisasi itu, menurut PT KPI dalam permohonannya, terbilang kecil.
Hal itu karena tempo tiga tahun, seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya, tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian
struktural.
“Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP Supaya bisa PT KPI dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang Perdagangan Masuk Negeri,” kata Franciska.
Merujuk pada data yang ia kantongi, Perdagangan Masuk Negeri utama styrofoam dari Taiwan memiliki pangsa sebesar 47,09 persen pada 2023.
Sementara Perdagangan Masuk Negeri dari China dan Vietnam masing-masing memiliki pangsa 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa Perdagangan Masuk Negeri negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total Perdagangan Masuk Negeri pada tahun yang sama.
Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (interested parties) untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan Supaya bisa dapat mengikuti dengar pendapat (hearing), selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024.
(mrh/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
