Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli ini buntut ketidaksiapan fasilitas dasar.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan Berniat pindah ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih Pernah siap. Ia pun malah balik mempertanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota anyar tersebut.
“Airnya Pernah siap belum? Listriknya Pernah siap belum? Tempatnya Pernah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun mengklaim Pernah menerima laporan rutin dari Kementerian PUPR terkait progres pembangunan IKN. Justru, sejauh ini kesiapan fasilitas dasar itu masih belum rampung.
Di satu sisi, Jokowi Bahkan belum bisa memastikan kapan keputusan Kepala Negara (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan.
Ia cuma menyebut Keppres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Berniat tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan beleid itu baru terbit setelah Kepala Negara Terfavorit 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Joko Agus Setyono memprediksi Keppres soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kaltim Berniat terbit pada pekan ini atau pekan depan.
“Feeling saya nih Bapak/Ibu sekalian, Minggu-minggu ini atau Minggu depan Keppres tentang pemindahan ibu kota Berniat dikeluarkan. Feeling pak,” kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara daring, Selasa (9/7).
Joko mengatakan Keppres pemindahan IKN Dianjurkan diteken sebelum upacara peringatan HUT ke-79 RI yang Berniat digelar di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang.
“Karena rencana upacara 17 Agustus Berniat dilaksanakan di IKN ya. Sebelum resmi menjadi Ibukota, tentunya Keppres Dianjurkan dikeluarkan,” ujarnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai pembatalan pindah kantor Jokowi ke IKN tak mengherankan. Pasalnya, proyek IKN memang seharusnya berjalan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, kalau fasilitas dasar belum siap, tidak Harus dipaksakan. Terlebih, pembangunan fasilitas Sungguh-sungguh Dianjurkan sesuai standar yang tinggi.
“Menunda untuk berkantor di IKN ya tidak masalah ya karena ini memang Harus kesiapan banyak aspek ya baik teknis maupun non teknis. Karena yang Ingin berkantor itu Kepala Negara begitu lohm, orang nomor satu di Indonesia,” kata Eko kepada CNNIndonesia.com.
Di satu sisi, Eko berpendapat penundaan kepindahan itu sebagai sinyal bahwa IKN belum siap ditempati. Apalagi, untuk menjadi sebuah kota yang punya aktivitas normal.
Ini berarti, untuk aktivitas ekonomi pun belum siap. Eko pun menekankan bahwa Supaya bisa IKN bisa berjalan, pengerjaan fasilitas dasar Dianjurkan rampung terlebih Di masa lampau.
Selanjutnya, disusul dengan pemindahan ASN (PNS). Justru, kenyataanya kepindahan abdi negara ini sebelumnya Pernah diundur-undur menjadi Juli ini.
Menurut Eko, pemindahan itu Bahkan Harus dipertanyakan karena fasilitas dasar Bahkan belum siap. Sementara, pemerintah ingin IKN ditempati dan ‘hidup’ pada Agustus 2024 ini.
“Katakanlah segalanya siap di Agustus, itu Bahkan salah satu time frame yang terlalu Mudah. Menurut saya sih memang ini (pembangunan IKN) Dianjurkan dilakukan dengan proper-lah kira-kira begitu,” ucap Eko.
Ia mengatakan pembatalan pemindahan kantor Kepala Negara Bahkan kian menebalkan keraguan investor. Eko menilai investor baru Berniat tertarik ketika aktivitas ekonomi IKN Pernah berjalan.
Investor, kata Eko, masih berkalkulasi terkait magnitude dari ekonomi di ibu kota anyar itu.
“Kalau dalam waktu dekat saya rasa memang untuk investor ini berita yang kurang menggembirakan buat mereka Sekalipun Bahkan belum banyak yang Penanaman Modal,” tutur Eko.
Bersambung ke halaman berikutnya…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
