Jakarta, CNN Indonesia —
Seminggu setelah hakim memutuskan Google Alphabet secara ilegal memonopoli pasar pencarian online, Departemen Kehakiman AS (DoJ) disebut mempertimbangkan opsi buat memecah raksasa teknologi yang bernilai sekitar US$2 triliun itu.
Menurut laporan dari New York Times dan Bloomberg, pengacara dari pihak DoJ paling sering membahas soal opsi Supaya bisa Google melepaskan sistem operasi Android.
Para pejabat Bahkan mempertimbangkan untuk mencoba memaksakan kemungkinan penjualan AdWords, program iklan pencarian Google, dan kemungkinan pelepasan peramban web Chrome-nya, dikutip dari The Guardian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan lain yang dimiliki Departemen Kehakiman ialah termasuk memaksa Google untuk berbagi data dengan para pesaing dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah mereka memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam produk AI, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Seorang juru bicara Departemen Kehakiman mengatakan mereka Pada saat ini Bahkan sedang mengevaluasi keputusan Lembaga Peradilan dan Akan segera menilai langkah selanjutnya yang tepat sesuai dengan arahan Lembaga Peradilan dan kerangka hukum yang berlaku untuk solusi antimonopoli.
Sang juru bicara mengaku belum ada keputusan resmi.
Di lain pihak, juru bicara Google menolak berkomentar soal laporan ini. Perusahaan berencana untuk mengajukan banding atas putusan soal monopoli tersebut.
Mereka Bahkan menghadapi gugatan antimonopoli lain dari DoJ yang Akan segera disidangkan bulan depan.
Sebelunya, Google minggu lalu divonis melanggar undang-undang antimonopoli, menghabiskan miliaran USD AS untuk menciptakan monopoli ilegal dan menjadi mesin pencari default dunia.
Putusan tersebut dipandang sebagai kemenangan besar pertama bagi otoritas federal yang mengambil alih dominasi pasar teknologi besar.
Selama persidangan, terungkap bahwa Google membayar perusahaan, termasuk Apple, lebih dari US$26 miliar pada 2021 untuk tetap menjadi opsi default untuk pencarian di browser Safari.
Kata hakim, kesepakatan tersebut memungkinkan Google untuk membangun monopoli atas pencarian dan menekan persaingan secara tidak adil.
Neil Chilson, mantan kepala teknologis untuk Komisi Perdagangan Federal (FTC), mengatakan pembicaraan soal memecah Google Merupakan “mimpi belaka.”
“Tidak ada dalam pendekatan antimonopoli Hakim Mehta yang agak standar yang menunjukkan bahwa pemecahan Merupakan solusi yang masuk akal. Pemecahan tidak Akan segera mengatasi perilaku inti yang menurut Lembaga Peradilan bermasalah: kontrak eksklusif untuk penempatan default,” katanya.
Tak lama setelah hakim membuat keputusannya, mesin pencari pesaing Google, DuckDuckGo, mengusulkan untuk melarang perjanjian eksklusif tersebut.
Regulator antimonopoli federal Bahkan Pernah menggugat platform-platform milik Meta, Amazon.com, dan Apple dalam empat tahun terakhir, dengan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut secara ilegal menjalankan monopoli.
Microsoft mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman pada 2004 atas klaim bahwa mereka memaksakan penggunaan peramban web Internet Explorer pada pengguna Windows.
Alden Abbott, mantan penasihat umum untuk FTC, mengatakan bahwa divestasi berbagai Usaha Google Akan segera menjadi “bencana”, tetapi mengatakan bahwa hal itu tidak Mungkin terjadi.
“Lembaga Peradilan banding dalam kasus AS v Microsoft (2001) dengan tegas menolak untuk membubarkan perusahaan tersebut, meski tindakan monopoli ilegalnya tidak ditemukan oleh Lembaga Peradilan untuk menciptakan efisiensi yang menguntungkan.”
“Pembubaran Google Mungkin tidak Akan segera diperintahkan [hakim]. Itu Merupakan hal yang menguntungkan,” ucap Abbott, “Pembubaran Google Akan segera menjadi salah satu tindakan yang paling merusak secara ekonomi dalam sejarah antimonopoli Amerika.”
(tim/arh)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
