Jakarta, CNN Indonesia —
Para menteri pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Mengikuti jenis kendaraan. Rapat berlangsung di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir Didefinisikan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Rapat Bahkan dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi Mengikuti jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan.
“Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang Jelas nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono seperti dikutip dari Detik Finance.
Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.
“Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah,” ucapnya.
Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat Akan segera disampaikan Airlangga.
“Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya Pernah terjadi dibahas, tinggal tanya ke menko,” ujar Arifin.
Wacana pembatasan Bantuan Pemerintah BBM pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 Diprediksi lebih besar dari target pemerintah.
Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.
Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis Barang Dagangan, yang terkena dampak penurunan harga Barang Dagangan secara tajam.
Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
“Itu Hari Ini Pertamina Dalam proses menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita Pernah terjadi bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat Bantuan Pemerintah itu Akan segera bisa kita kurangi,” kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).
Meskipun demikian, Jokowi menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.
Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.
“Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat Bahkan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
(mrh/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
