Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI merestui tambahan anggaran Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) sebesar Rp47,13 triliun sehingga alokasi untuk kantor Sri Mulyani naik menjadi Rp52,01 triliun pada 2026.
“Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47,13 triliun dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun sebagai bahan penyusunan RKA-K/L Kementerian Keuangan pada Nota Keuangan RAPBN 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada 2026,” baca Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Misbakhun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, Selasa (15/7).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI yang sampai semalam itu full board,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI dan jajaran Eselon I Kementerian Keuangan menggelar rapat maraton pada Senin (14/7) untuk mendalami usul tambahan anggaran. Dengan persetujuan hari ini, total anggaran Sri Mulyani Dkk tahun depan bertambah menjadi Rp52,01 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih atas persetujuan tersebut. Ia mengatakan Kementerian Keuangan Bahkan berterima kasih atas kepedulian para Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Sebanyaknya kritik dan masukan.
“Dengan adanya usulan tambahan (anggaran Kementerian Keuangan di 2026), kami Bahkan setuju untuk kita scrutinize (meneliti) lagi dan Sangat dianjurkan ada ruang untuk efisiensi. Kami Bahkan sangat setuju untuk terus memperhatikan arah kebijakan efisiensi 2025 ini untuk tetap diterapkan pada 2026,” ucap sang Bendahara Negara.
“Niscaya dari hasil pertemuan hari ini beserta seluruh kementerian/lembaga yang lain dengan usulan yang cukup banyak tambahan anggaran Akan segera segera melapor kepada Kepala Negara (Prabowo Subianto). Untuk Bahkan sekaligus menyusun Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan yang nanti Akan segera disampaikan oleh Bapak Kepala Negara pada 16 Agustus (2025),” imbuh Sri Mulyani.
Ada 5 program utama Kementerian Keuangan yang Akan segera didanai dari tambahan anggaran tersebut. Ini mencakup kebijakan fiskal; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen.
“Semoga RAPBN 2026 Akan segera memenuhi harapan rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan perekonomian Indonesia yang Sangat dianjurkan kita jaga terus di tengah situasi Istimewa sangat tidak predictable dan sangat fragile. Pada saat yang sama Bahkan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang Sangat dianjurkan sustainable,” tandasnya.
(skt/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
