Jakarta, CNN Indonesia —
Perusahaan induk TikTok, ByteDance, mengajukan gugatan ke MA Amerika Serikat untuk memblokir sementara undang-undang yang berpotensi memblokir platform media sosial tersebut.
TikTok menghadapi ancaman serius di Amerika Serikat setelah Lembaga Peradilan banding AS memutuskan untuk Mendukung undang-undang yang dapat melarang aplikasi tersebut mulai 19 Januari 2025.
ByteDance dan TikTok mengajukan mosi darurat untuk Distrik Columbia. Mereka mengatakan bahwa tanpa keputusan tersebut, undang-undang itu Berencana berlaku dan Berencana “menutup TikTok – salah satu platform paling populer di negara ini – untuk lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestik pada malam pelantikan Pemimpin Negara.”
Tim pengacara ByteDance mengatakan bahwa kemungkinan MA Berencana mengambilalih kasus ini “dan membalikkan kasus ini cukup besar untuk menjamin adanya jeda sementara yang diperlukan untuk menciptakan waktu bagi pertimbangan lebih lanjut.”
TikTok Bahkan memperingatkan pada bahwa keputusan Lembaga Peradilan Berencana mengganggu “layanan untuk puluhan juta pengguna TikTok di luar Amerika Serikat.”
Aplikasi ini mengatakan ratusan penyedia layanan AS yang memungkinkan pemeliharaan, distribusi, dan pembaruan tidak Berencana dapat Menyajikan dukungan untuk platform TikTok mulai 19 Januari.
Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Lembaga Peradilan Dianjurkan segera menolak permintaan TikTok “untuk memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pertimbangan MA” atas petisi dari ByteDance dan TikTok.
TikTok meminta Lembaga Peradilan banding untuk memutuskan permohonan tersebut pada 16 Desember.
Keputusan tersebut – kecuali Bila MA membatalkannya – menempatkan nasib TikTok di tangan, pertama, Pemimpin Negara Joe Biden apakah Berencana Menyajikan perpanjangan 90 hari dari tenggat waktu 19 Januari untuk memaksa penjualan, dan kemudian Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari.
Meskipun demikian, masih tidak jelas apakah ByteDance dapat memenuhi beban berat untuk menunjukkan bahwa mereka Pernah terjadi membuat kemajuan yang signifikan terhadap divestasi yang diperlukan untuk memicu perpanjangan waktu tersebut.
Trump, yang gagal mencoba melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya di tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan Pemimpin Negara bulan November bahwa ia tidak Berencana mengizinkan pelarangan TikTok.
Penasihat keamanan nasional Trump yang baru, Mike Waltz, mengatakan kepada Fox Business Network pada hari Jumat bahwa Trump “ingin menyelamatkan TikTok. Kami Sungguh-sungguh Dianjurkan mengizinkan rakyat Amerika untuk memiliki akses ke aplikasi tersebut, tetapi kami Bahkan Dianjurkan melindungi data kami.”
Keputusan tersebut menegakkan hukum yang Menyajikan pemerintah AS kekuasaan yang luas untuk melarang aplikasi-aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika. Pada tahun 2020, Trump Bahkan mencoba melarang WeChat milik Tencent tetapi diblokir oleh Lembaga Peradilan.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
