Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah kemungkinan Berencana menghentikan bantuan pangan beras kepada masyarakat miskin pada 2026 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ia menyampaikan pemerintah tetap Berencana Menyediakan bantuan pangan, tetapi dalam bentuk Bantuan Pemerintah beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai tahun depan.
“Bantuan pangan tahun depan (2026), sepertinya Bisa jadi tidak ada. Yang ada Merupakan beras SPHP,” ungkap Arief dalam RDP dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief menjelaskan hilangnya program itu disebabkan anggaran Bapanas tidak bisa mengakomodasi. Ia berkata pagu anggaran Bapanas di 2026 hanya Rp233,2 miliar.
Dalam kesempatan itu, Arief mengusulkan tambahan anggaran Rp22,53 triliun untuk Bapanas. Usulan tambahan anggaran itu salah satunya untuk penyaluran bantuan pangan beras senilai Rp20,46 triliun.
Bantuan beras 10 kilogram (kg) itu rencananya bakal disalurkan kepada 18 juta penerima selama enam bulan di 2026.
“Dengan demikian, total kebutuhan anggaran 2026 menjadi Rp22,76 triliun … Tentunya kami berharap memperoleh dukungan dari Ibu Pimpinan (Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Titiek Soeharto) dan seluruh anggota Komisi IV,” ucap Arief.
Pada rapat itu, Arief Bahkan melaporkan realisasi bantuan pangan Pernah terjadi mencapai 361 ribu ton alias 98,79 persen per 28 Agustus 2025. Jumlah anggaran yang digunakan untuk menyalurkan bantuan beras tersebut Merupakan Rp4,91 triliun.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Titiek Soeharto menjelaskan pihaknya baru mendengarkan usul tambahan anggaran. Belum ada keputusan restu atau lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat RI Supaya bisa pemerintah menambah anggaran Bapanas tahun depan.
Bantuan pangan berupa beras 10 kg Merupakan program pemerintah yang diluncurkan di era Kepala Negara ke-7 Joko Widodo. Mengacu keterangan resmi di situs Bapanas, bantuan itu pertama kali disalurkan sejak 2023 dan berlanjut di 2024 serta 2025.
(skt/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
