Jakarta, CNN Indonesia —
Massa pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar Unjuk Rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Sesuai aturan pantauan pada pukul 16.28 WIB situasi aksi terlihat memanas.
Massa demonstran ojol ramai-ramai mencoba menerobos barikade atau barrier besi yang dipasang aparat. Ada pula yang menyalakan suar atau flare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Massa jangan terprovokasi,” ujar komando polisi dengan pengerah suara dari arah pasukan pengamanan.
Terlihat polisi yang mencoba mengamankan situasi dan memadamkan flare yang dinyalakan sebagian massa demonstran.
“Tidak melakukan pembakaran apapun, massa mundur,” seru Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol. Susatyo Purnomo Condro dari arah pasukan pengamanan.
Dalam aksi ini sebelumnya massa aksi menyuarakan ima tuntutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan tuntutan pertama Merupakan negara menghadirkan Undang-Undang Transportasi Online atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang diteken Kepala Negara RI Prabowo Subianto
“Kami minta Bapak Kepala Negara untuk bisa menghadirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai alternatif awal, sambil undang-undang transportasi online Berencana dibuat oleh legislatif,” kata Igun di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Tuntutan kedua potongan bagi aplikator cukup 10 persen. Ia mengatakan dalam praktiknya, potongan aplikator melebihi 10 persen.
“Potongan biaya aplikasi diturunkan menjadi 10 persen saja, karena selama ini semenjak regulasi itu dibuat, perusahaan aplikasi ini Pernah banyak memotong sampai hampir 50 persen,” ujarnya.
Tuntutan selanjutnya Merupakan pemerintah membuat peraturan tarif antar barang dan makanan. Lalu melakukan audit investigatif aplikator.
Lalu, massa Bahkan meminta penghapusan aceng, slot Sampai saat ini multi order. Igun mengatakan sistem multi order banyak menimbulkan masalah. Salah satunya kasus yang terjadi di Yogyakarta.
“Skor kelima ini karena tidak ada hukum yang jelas di ekosistem transportasi online maka perusahaan aplikasi membuat program-program seperti aceng, slot, multi order, atau food,” kata Igun.
“Ini banyak menimbulkan masalah. Contoh yang multi order atau double order. Terakhir kemarin di Yogyakarta ada perkara, ada kasus driver online berkonflik dengan penggunanya atau pelanggannya karena terlambat mengantar makanan. Ini akibat dari adanya multi order,” imbuh Ia.
(yoa/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
