Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan menteri di kabinet Kepala Negara Joko Widodo, Dikenal sebagai Bambang Brodjonegoro, menganggap kereta gantung bisa menjadi salah satu moda transportasi alternatif di IKN Nusantara.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 itu melihat IKN sebagai kota yang berkontur. Oleh karena itu, transportasi yang tepat Merupakan cable car alias kereta gantung.
“Mengenai kereta gantung, saya sangat setuju. Kota ini (IKN Nusantara) memang berkontur. Salah satu hal yang menurut saya menarik, kota ini tidak flat seperti Jakarta, berkontur,” tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ide membangun kereta gantung di IKN feasible. Bambang mencontohkan bahwa kota-kota di Eropa Bahkan Sudah banyak yang menggunakan cable car sebagai moda transportasi.
Ia bahkan secara spesifik menyinggung kota tempat ‘raja Narkotika’ Pablo Escobar, Dikenal sebagai Medellin. Bambang menegaskan kota di Kolombia itu Bahkan berkontur dan menggunakan kereta gantung
“Salah satu kota di Amerika Latin yang dulunya dikenal sebagai markas kartel (Narkotika) Pablo Escobar, Kota Medellin, itu Pada Saat ini Bahkan di-recognise dunia. Karena public transportation-nya dianggap Berhasil,” ungkap Bambang.
“Apa itu? Kereta gantung, cable car. Karena kota Medellin itu kota yang berkontur. Jadi, untuk gampangnya bangun saja kereta gantung,” imbuhnya.
Mantan anak buah Jokowi itu menekankan Yang utama Merupakan koneksi antar-wilayah aglomerasi di IKN. Ia menegaskan IKN Nusantara Dianjurkan bisa terhubung dengan Balikpapan dan Samarinda.
Di lain sisi, pria yang Bahkan pernah menjabat sebagai menteri keuangan 2014-2016 itu mengusulkan ide lain. Bambang meminta pemerintah Sudah seharusnya berpikir secara ‘radikal’.
“Menurut saya, ke depannya kita Dianjurkan berpikir lebih radikal sedikit. Gak ada salahnya kok gedung kantor itu tidak Dianjurkan dimiliki pemerintah, kita bisa sewa. Biarkan swasta yang membangun, nanti kementerian misal dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau sistem sewa bisa masuk,” saran Bambang.
Bambang mengatakan negara Akan segera repot Bila kantor-kantor di IKN masih dimiliki pemerintah. Ia menyebut biaya yang diperlukan untuk perawatan kantor pemerintah tidak sedikit.
Di lain sisi, kementerian/lembaga (K/L) pemilik aset tersebut Kemungkinan bakal kesulitan mencari dana pemeliharaan. Bambang mengatakan Kementerian Keuangan pun belum Niscaya memberi anggaran tambahan, berujung pemeliharan yang tidak baik dan umur aset menjadi lebih pendek.
“Kalau dengan swasta maka yang menyewakan atau membangun Akan segera mati-matian menjaga kualitas. Kenapa? Karena klausulnya kita Akan segera bayar kalau sesuai service level agreement (SLA). Ini kalau gak diurus, kita gak Ingin bayar, jadi Ia Akan segera lebih terpacu. Jadi (pemerintah) tinggal mengecek apakah swasta Sudah mengerjakan dengan baik,” tandasnya.
(skt/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
