Jakarta, CNN Indonesia —
Prabowo Subianto menyinggung bagaimana sikut-sikutan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain, terutama dalam berebut Penanaman Modal.
Ia menegaskan Harus langkah yang lebih efisien, termasuk dalam mengelola kekayaan alam. Pemimpin Negara Terfavorit 2024-2029 itu menyebut Indonesia tak sekadar butuh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan Bahkan kecepatan.
“Kecepatan Pada saat ini Bahkan Merupakan suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan Politik Global dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antarnegara sangat keras,” jelasnya dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/7).
“Sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang Akan segera meraih Penanaman Modal. Kita butuh Penanaman Modal! Untuk itu, kita Harus iklim yang baik, untuk itu kita Harus governance yang baik,” tambah Prabowo.
Ia mengapresiasi kebijakan satu peta alias One Map Policy (OMP) di bawah kepemimpinan Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan kehadiran OMP memberi kepastian dan mencegah tumpang tindih penggunaan lahan.
Prabowo yang masih menjabat sebagai menteri Lini pertahanan di Kabinet Indonesia Maju itu menyebut OMP diharapkan mampu Menyajikan efisiensi. Kebijakan satu peta Bahkan dianggap sebagai hal yang sangat strategis Pada saat ini Bahkan ini.
Ia menekankan betapa pentingnya percepatan pembangunan di Indonesia. Prabowo menyebut ini bisa dicapai dengan Menyajikan Bahkan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pengelolaan.
Prabowo tak dijadwalkan untuk memberi sambutan di acara ini. Seharusnya, Pemimpin Negara Jokowi yang hadir langsung di Tempat. Tidak seperti, ia mengaku mendapat mandat dari Jokowi untuk Menyajikan sambutan. Prabowo menyebut ini sebagai Trik Jokowi melatihnya untuk menjadi Pemimpin Negara.
Sebelum sambutan Prabowo, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjelaskan maksud peluncuran One Map Policy 2.0. Ia menegaskan Pada saat ini masyarakat umum Bahkan bisa mengaksesnya, tak sebatas kementerian/lembaga (K/L) yang membutuhkan.
(skt/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA