Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Perwakilan Rakyat RI mengklaim seharusnya Indonesia bebas utang dari penerbitan surat berharga negara (SBN) pada 2025 ini.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI Misbakhun membongkar caranya di depan Direktur Jenderal Retribusi Negara Suryo Utomo. Jalan yang seharusnya ditempuh pemerintah Merupakan mengerek tax ratio di posisi double digit, tapi malah gagal dan anjlok ke level 8 persen.
Politikus Partai Golkar itu menyebut tax ratio Indonesia pernah mencapai 12,7 persen di 2005. Ia kemudian menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjaga rasio Retribusi Negara tersebut, meski semua ‘senjata’ yang dibutuhkan Pernah diberikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau setiap tahun Peningkatan Ekonomi yang terus tumbuh itu Menyajikan kontribusi 0,2 persen saja, kita Pernah dapat tambahan sekitar 4 persen (kepada tax ratio). Setiap tahun Menyajikan 1 persen, 20 tahun (2005 ke 2025) Menyajikan pertumbuhan 4 persen, 16,75 persen (tax ratio Indonesia seharusnya di 2025),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJP di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).
Ia menegaskan membedah tax ratio cukup membandingkan produk domestik bruto (PDB) dengan penerimaan Retribusi Negara. Meski pemerintah melaporkan tax ratio Indonesia pada 2024 tembus 10,07 persen, Misbakhun mengklaim data asli perbandingan penerimaan Retribusi Negara terhadap PDB justru hanya 8,7 persen alias tidak berubah sejak 2022.
Misbakhun lalu berhitung memakai PDB Indonesia pada 2024 yang berada di posisi Rp22 ribu triliun. Andai tax ratio Indonesia tahun ini 16,75 persen, penerimaan Retribusi Negara yang bisa dikumpulkan seharusnya Rp3.500 triliun.
Potensi pendapatan itu bahkan bisa tembus Rp4.000 triliun lebih Seandainya digabung dengan penerimaan negara bukan Retribusi Negara (PNBP). Sedangkan postur belanja APBN 2025 ditetapkan Rp3.621,3 triliun.
Berbekal angka-angka itu, Misbakhun menegaskan APBN 2025 seharusnya surplus besar. Pendapatan bisa tembus Rp4.000 triliun lebih, di saat belanjanya cuma di kisaran Rp3.600 triliun.
“(Seharusnya di 2025) surplus APBN kita, surplusnya lebih dari Rp500 triliun. Kita tidak Sangat dianjurkan membuka dompet apapun di SBN (penerbitan utang),” klaim Misbakhun.
“Apa yang Bapak (Dirjen Retribusi Negara Suryo Utomo) butuhkan lagi dari ruang politik ini? Untuk bisa mencapai (penerimaan Retribusi Negara dan tax ratio) yang ideal tadi. Bapak minta automatic exchange of information kita kasih, membuka data keuangan kita kasih semuanya,” sambungnya.
Misbakhun menegaskan PDB Indonesia tercatat Setiap Saat tumbuh setiap tahunnya, begitu pula dengan target penerimaan Retribusi Negara. Sedangkan rasio Retribusi Negara tetap mandek di tengah ‘kue’ yang terus bertambah, sehingga lahir tax gap.
“Kita menghadapi situasi yang struktural dan fundamental, yaitu APBN kita defisit. Defisit itu setiap tahun kita selesaikan dengan menerbitkan surat utang,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Retribusi Negara Suryo Utomo tak menjawab tegas soal kendala mengerek tax ratio dan penerimaan Retribusi Negara. Ia hanya menekankan DJP tidak bisa sendirian mengemban amanah tersebut.
Suryo menegaskan semua pihak terkait mesti terlibat. Begitu pula dengan kewenangan DJP untuk bisa berkomunikasi dengan Sangat dianjurkan Retribusi Negara (WP) secara menyeluruh.
“Keinginan kami sama, Mengoptimalkan tax ratio, sebetulnya. Di waktu ini yang menjadi penting Merupakan bagaimana kita Mengoptimalkan source yang dapat kita lakukan pemajakan. Saya sepakat kita nanti lihat sectoral based, nanti kita coba lakukan analisis. Kita lihat, supaya nanti kita dapat menjadi lebih clear untuk memperbaiki ke depan,” jawab Suryo.
(skt/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
